Komisi XI Setujui Realokasi & Refocusing Anggaran BS LPS, Demi Penguatan Fungsi Supervisi

03-02-2025 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P. Foto : Dok/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS), Komisi XI DPR RI menyetujui realokasi dan refocusing program kerja dan anggaran Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan Tahun Anggaran 2025 dalam rangka memperkuat pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan.


”Program Kerja dan Kegiatan Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan diarahkan pada membuat laporan evaluasi kinerja Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan, membuat laporan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan; dan membuat Laporan Kinerja Lembaga Penjamin Simpanan,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P saat memimpin RDP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).


Dolfie pun mengingatkan agar Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan program dan kegiatan dengan efektif dan efisien. "Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan membuat laporan tematik dalam: likuidasi Bank Perekonomian Rakyat, luran Industri, dan tematik lainnya yang diperlukan oleh Komisi XI DPR RI,” pintanya, saat membacakan kesimpulan rapat.


Untuk diketahui, anggaran yang disetujui oleh Komisi XI DPR RI untuk di realokasi dan refocusing oleh Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan ialah sebesar Rp 18.729.900.000 untuk program kerja supervisi dan Rp 20.490.435.000 untuk dukungan manajemen. (we/aha)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...